Sumsel Wujudkan Perguruan Tinggi Jurnalis Se Asean

SANTA LOUIS – Keinginan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin untuk mendirikan sekolah jurnalistik di daerahnya, dilakukan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pimpinan Missouri School of Journalism, Columbia.

Alex sengaja datang ke kampus Missouri School of Journalism , Santa Louis, Minggu (4/5) waktu setempat. Pertemuan antara Alex dengan petinggi Missouri of Journalism School dilakukan di Hotel Marriot.

Dalam pertemuan dan jamuan makan malam tersebut, Alex mempresentasikan keinginannya untuk mendirikan sekolah jurnalistik di Sumsel, rilis sumeks.co.id.

Berbeda. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan bahwa Sumsel rencananya akan mendirikan perguruan tinggi Jurnalis Indonesia pada tahun ini. Hal ini dilakukan agar Indonesia dan Sumsel memiliki jurnalis yang berkompeten dan profesional.

“Selain perguruan tinggi jurnalis, Sumsel juga bakal memiliki perguruan tinggi jurnalis ASEAN. Jadi diharapkan nantinya akan ada perguruan tinggi Indonesia
dan ASEAN yang dipusatkan di Sumsel bisa melahirkan jurnalis-jurnalis hebat yang berkompeten,” kata Alex usai pelantikan pengurus PWI, di Bina Praja Sumsel, Kamis (17/4).

Rencananya, lanjut dia, pembangunan perguruan tinggi jurnalis ini akan di pusatkan di Jakabaring. “Mengenai biaya belum tahu berapa anggaran yang di butuhkan. Tapi, diharapkan dana tidak hanya dari APBD Sumsel saja tetapi juga di bantu dari pusat,” terangnya.

Dikatakannya, saat ini sedang menunggu keputusan dari dinas pendidikan mengenai pembangunan perguruan tinggi jurnalis di Sumsel. “Kita menginginkan perguruan ini seperti perguruan tinggi jurnalis di Missionary Amerika. Dimana perguruan tinggi jurnalis disana sangat baik dan mengeluarkan lulusan terbaik jurnalis yang profesiaonal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumsel Oktaf Riadi menyatakan bahwa di Sumsel untuk kualitas jurnalisnya masih kurang bila dibandingkan dengan media luar Sumsel. Hal ini dikarenakan kualitas ilmu yang masih kurang sehingga profesionalisme di lapangan juga masih kurang sehingga berita pun kurang menonjol.

“Diharapkan untuk para jurnalis lebih meningkatkan kualitasnya agar dalam penulisan berita bisa lebih baik dan bisa bersaing dengan jurnalis luar lainnya,” pungkasnya.

SUBEKTI BAPEM PLG

Media daerah lengkapi badan hukum agar hidup

Lubuklinggau- Seluruh media di daerah wajib dilengkapi badan hukum sesuai aturan dari Dewan Pers agar bisa menghidupi dan mensejahtrakan wartawannya.

Bila media penerbitan lokal, baik harian maupun mingguan hingga Juni 2014 belum melengkapi status badan hukumnya, otomatis akan mati karena pemerintah sebagai pelanggan akan menerapkan aturan Dewan Pers, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Selatan, H Ocktap Riady di Lubuklinggau, Selasa.

Saat memberikan makalah pada Bimbingan Teknis antara pemerintah daerah dan wartawan, ia menyakini banyak media tumbuh di tiga kabupaten/kota di wilayah itu, namun status badan hukumnya masih menggunakan CV, sedangkan aturan baru Dewan Pers suatu media harus berbadan hukum PT, Koperasi atau yayasan.

Bagi media yang belum berbadan hukum tersebut hendaknya secepatnya diurus sehingga bisa hidup berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi, sekaligus menghidupi para wartawan dan staf lainnya.

Ia mengatakan selama ini sering kali mendapat laporan bahwa hubungan media dan pemerintah daerah sering kali terjadi miss komunikasi, sehingga sering terjadi hubungan kurang harmonis.

Hal itu ke depan tidak perlu terjadi karena pemerintah dan media saling membutuhkan, lebih baik menjalin kerja sama pola kemitraan saling menguntungkan.

“Saya heran wartawan di tiga kabupaten/kota di Lubuklinggau jumlahnya mencapai ratusan orang, namun hingga saat ini sebagian kecil baru masuk organisasi, padahal ada tiga oranisasi yang diakui pemerintah yaitu PWI, AJI dan IJTI,” ujarnya.

Wartawan bebas memilih organisasi tersebut, kalau belum menjadi anggota organisasi bila terjadi musibah di lapangan sulit minta dilindungi.

Meskipun kenyataannya tetap dibantu sebagai toleransi sama-sama profesi wartawan, namun penangannya berbeda dengan seorang yang menjadi anggota organisasi.

Wartawan ke depan dituntut makin profesional, baik pengetahuannya hingga hasil karyanya, terakhir seluruh wartawan harus memiliki sertifikat lulus Uji Kopetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan Dewan Pers, ujarnya.

Humas Pemda Kota Lubuklinggau, Nurussulhi Nawawi mengatakan, mulai Juni 2014 akan melayani media berbadan hukum sesuai standar Dewan Pers.

“Kami masih memberikan toleransi kepada media yang belum berbadan hukum sesuai ketentuan Dewan pers hingga Juni 2014, dengan demikian media segera mengurus badan hukum terbaru,” katanya.

Pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan anggaran bagi media belum berbadan hukum karena sulit pertanggung jawabannya, ujarnya. (Ant).

Sumsel jadi pusat perhatian wartawan Indonesia dan ASEAN

Palembang – Provinsi Selatan saat ini menjadi pusat perhatian masyarakat, serta wartawan Indonesia dan ASEAN, karena di daerah tersebut mampu dan sukses melaksanakan berbagai kegiatan nasional dan internasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kata Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono.

Margiono saat melantik pengurus PWI Cabang Sumsel periode 2014-2019 di Palembang, Kamis mengatakan, Sumsel pertama mendirikan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Selain itu juga menjadi penyelenggaran pelatihan wartawan tingkat ASEAN, serta akan mendirikan Perguruan Tinggi Jurnalistik Internasional.

“Ini berarti dalam dunia kewartawanan, Sumsel menjadi perhatian PWI se-Indonesia,” katanya.

Namun, kesemuanya itu berkat peran serta Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam memperhatikan dan kerja sama dengan kalangan wartawan di daerah ini.

Sehubungan itu pihaknya minta kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat menjadikan organisasi profesi ini semakin baik.

Namun, bukan itu saja tetapi juga harus menciptakan wartawan yang berkualitas taat kepada kode etik jurnalistik.

Sehubungan itu diharapkan kepada pengurus PWI untuk selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah terutama Gubernur Sumsel.

Hal ini karena keberadaan PWI yang menjadi perhatian nasional itu tidak terlepas dari peran serta dari orang nomor satu di provinsi tersebut.

Gubernur Alex Noerdin mengatakan, peran media cukup penting dalam pembangunan kerena tanpa adanya dukungan dalam bidang informasi pembangunan tidak akan ada apa-apa.

Selain itu dalam melakukan sosialisasi terutama di bidang kebijakan bila tidak didukung media maka akan sia-sia.

Oleh karena itu pihaknya terus bermitra dengan media yang ada di daerah ini sehingga pembangunan semakin lancar.

Memang, kata gubernur, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas profesionalisme wartawan di daerah ini.

Salah satunya daerah ini pertama di Tanah Air mendirikan Sekolah Jurnalisme Indonesia.

Kesemuanya itu dilakukan supaya wartawan di daerah ini semakin berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Jadi wartawan Sumsel harus terdepan dengan provinsi lain dan pihaknya siap membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, tambah dia.

Pengurus PWI Sumsel periode 2014-2019 yang dilantik antara lain meliputi unsur pengurus harian Oktap Riyadi (Ketua), Jhon Heri (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Aan Sartana (Wkl. Ketua Bidang Kesra), Agus Hermawanto (Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan), Suharto (Wakil Ketua Bidang Antar Kelembagaan), Indra Goeltom (Wakil Ketua Bidang Pendidikan), Firdaus Komar (Sekretaris), dan Dwitri Kartini (Bendahara).

Selain itu juga dilengkapi unsur penasihat, dan pengurus seksi dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), dan Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) yang diketuai Anwar Raswan. (U005*I016.ant)

Program Kuliah Gratis Alex ?

Program kuliah gratis yang digagas Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) pada 2015 mendatang masih butuh persiapan. Selain itu, harus ada payung hukum melalui peraturan daerah (perda) serta anggaran yang cukup.

UNGKAPAN “gratis” acapkali menjadi senjata ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Terutama, pada masa pemilihan kepala daerah, baik provinsi hingga kabupaten/kota. Inilah yang dilakukan pasangan H Alex Noerdin-Ir Ishak Mekki pada janji kampanye pemilukada Sumsel 2013 lalu. Dimana, pasangan menyerukan janji politiknya akan melaksanakan program kuliah gratis jika terpilih.
Setelah pasangan ini terpilih, bagaimana dengan janji tersebut? “Ada tiga prioritas pembangunan di Sumsel, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” ungkap Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Selain itu, lanjut dia, ada berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Sumsel yang kini diadopsi pemerintah pusat.
Namun, dengan adanya hal tersebut, tidak serta-merta menghentikan program yang telah berjalan. Justru sebaliknya, akan lebih ditingkatkan kualitasnya, termasuk mengenai sekolah gratis hingga sarjana. “Pendidikan prioritas pembangunan. Kenapa demikian? karena sekolah itu mahal, sementara rakyat harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu hak rakyat dan menggunakan uang rakyat. Jadi tidak berlebihan kalau digratiskan,” terang Alex.
Begitu juga mengenai kesehatan yang juga mahal. Makanya digratiskan supaya anak-anak kita, selain pintar, juga sehat. Jadi harus pintar dan sehat agar bisa bersaing di era globalisasi. Itulah dasar mengapa hal tersebut menjadi prioritas.
Ke depan, sesuai dengan janji kampanye pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki, bahwa sekolah gratis meningkat menjadi kuliah gratis. Saat ini, Pemprov Sumsel tengah menyiapkan naskah akademik serta mengumpulkan bahan guna menyusun raperda eksekutif. Nanti, raperda itu akan dibahas terlebih dahulu bersama Komisi V DPRD untuk dibuat kajian ilmiah serta teori, termasuk juga parameter untuk membuat keputusan tersebut.
“Saat ini, kita sedang melaksanakan persiapan dan menunggu perda. Mudah-mudahan Juli sudah ada,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Drs Widodo MPd, saat dibincangi Sumatera Ekspres di ruang kerjanya. Katanya, sejauh ini, sedang dilakukan perumusan perda, sehingga menjadi aturan dasar untuk melaksanakan Rutinitas Program Kuliah Gratis (R-PKG).
“Dalam bayangannya, ada dua jalur, anak mampu akademis untuk strata satu (S1) dan anak tidak mampu secara akademis diarahkan ke komunitas yang setara diploma I, II, dan III, dengan harapan mereka dapat membiayai hidupnya,” ulas Widodo.
Seperti apa bentuknya nanti? Tahap awal, rencana kajian yang akan dilakukan mengarah pada program tertentu atau cenderung ke program studi tertentu yang diperlukan Pemprov Sumsel. “Tim perumus kuliah gratis langsung ditangani lima orang. Harapannya, setelah terumus, akan melakukan pertemuan dengan Komisi V, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya sehingga lahirlah rakerda (rapat kerja daerah).
“Saat ini, juga dilakukan penghimpunan sumber pendanaan. Apakah seluruhnya Pemprov Sumsel atau ada instansi lain,” ucapnya. Tak hanya itu, program kuliah gratis Pemprov Sumsel juga dilakukan penyingkronan dengan program lainnya, terutama mengenai beasiswa sehingga tidak tumpang tindih. Misalnya, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, supersemar, dan kuliah gratis sehingga terintegrasi dan akuntabilitas dapat dilihat. (nni/asa/ce4)

Harus Matang dan Tepat Sasaran

KETUA Dewan Pendidikan Sumsel, Prof Dr M Sirozi, mendukung program kuliah gratis yang diwacanakan Pemprov Sumsel. Sebab, masyarakat Indonesia yang melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan tinggi (PT) masih sangat rendah.
“Angka partisipasi masyarakat yang melanjut ke perguruan tinggi hanya 25 persen setelah mereka lulus SMA dari yang berusia 19-24 tahun. Untuk Sumsel, sekitar 18-20 persen saja,” ungkap Sirozi.
Namun, ia berharap program kuliah gratis ini harus dirancang secara matang dan tepat sasaran sebelum diberlakukan di masyarakat Sumsel. Sebab, saat ini sudah banyak program bantuan pendidikan berupa beasiswa dari pemerintah pusat maupun BUMN/BUMD yang diberikan kepada para calon mahasiswa berprestasi. “Jangan sampai program kuliah gratis bertabrakan dengan program yang sudah ada,” kata Sirozi.
Untuk itulah, ia berharap Pemprov Sumsel harus memiliki aturan dan kebijakan yang jelas terhadap program kuliah gratis ini. Jangan sampai masyarakat salah paham dan mengira bahwa semuanya bisa kuliah tanpa bayar sama sekali. Padahal, banyak pula masyarakat yang mampu membayar kuliah sendiri.
Menurutnya, sasaran kuliah gratis tidak bisa pukul rata kepada semuanya, namun kepada calon mahasiswa yang kurang mampu, tapi berprestasi. “Maka sebelum diberlakukan, harus jelas sasarannya, untuk siapa saja program kuliah gratis ini, dalam hal apa, dan kuliahnya di mana?” katanya.
Selain itu, APBD Sumsel yang dipakai untuk kuliah gratis ini juga harus ditujukan khusus dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan Provinsi Sumsel.
Kuliah gratis tidak mesti ditujukan kepada semua program studi (prodi), tetapi pada prodi tertentu yang sangat urgen dan berpengaruh bagi pembangunan Sumsel, seperti pertanian dan perikanan.
Ia menyarankan, sebaiknya bagi mahasiswa yang mendapat kuliah gratis ini, jika sudah lulus, maka harus bisa mengabdi bagi Sumsel sehingga manfaat tersebut bisa nyata bagi provinsi. Bahkan, bila perlu, masyarakat yang mendapat kuliah gratis atau program beasiswa dari Pemprov Sumsel, harus membuat perjanjian kontrak untuk memberikan sumbangsih dan ilmunya selama kuliah bagi pembangunan provinsi.
“Selama ini, kan memang pemprov sudah ada program sekolah gratis serta program pemberian beasiswa bagi mahasiswa, tapi bagi S2 dan S3 saja. Jadi, intinya kuliah gratis ini kita dukung karena memperluas akses pendidikan bagi warga Sumsel,” pungkasnya. (roz/ce4)

Butuh Bukti, Bukan Janji

MENDAPAT pendidikan layak dan berkualitas menjadi harapan setiap warga negara. Apalagi, secara gratis. Karena, masih banyak anak usia sekolah yang tak mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.
“Anak pintar, bisa sekolah tinggi, tentunya harapan semua orang tua. Tapi mau gimana lagi, kalau tidak ada biaya, sampai SMA saja sudah Alhamdulillah,” ujar Ningsih yang kesehariannya menjual gorengan. Pemerintah tentunya harus memberi kemudahan untuk mendapatkan pendidikan bagi warganya sehingga anak-anak Indonesia bisa pintar.
“Pastinya, rakyat itu butuh bukti, bukan janji. Jika pemerintah berencana melanjutkan program sekolah gratis sampai kuliah gratis, itu program luar biasa. Pastinya sangat ditunggu-tunggu masyarakat, apalagi orang seperti kita,” terangnya.
Bicara masalah gratis, lanjutnya, apa saja yang digratiskan? Sebab, kalau sekolah, anaknya masih ada yang bayar, terutama buku pelajaran masih membeli. “Gratis, kalau SPP, memang tidak bayar. Tapi kalau buku pelajaran dan lainnya, memang masih bayar,” ulasnya.
Hal senada dikatakan Rahayu. Ibu tiga anak ini mengaku, kalau saat ini, semua anaknya masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. “Dua anak saya sudah kuliah, satu orang masih duduk di bangku SMA kelas dua. Kalau memang kuliah akan gratis, pastinya sangat membantu,” katanya.
Pemerintah provinsi jika benar nanti akan ada program kuliah gratis, selaku orang tua, sangat mengharapkan hal tersebut. Mengingat, saat ini, biaya kuliah cukup mahal, belum lagi ditambah biaya hidup sehari-hari. “Ungkapan gratis, dan itu benar kita selaku orang tua sangat terbantu. Harapan pada pemerintah, hal tersebut dapat segera terwujud dan bisa segera direalisasikan,” tukas Rahayu. (Sumeks.co.id)

ADINDA MAYA

Musirawas butuh ratusan polisi kehutanan

Musirawas (ANTARA Sumsel) – Dinas Kehutanan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membutuhkan ratusan polisi kehutanan untuk menjaga kelestarian 599.455 hektare kawasan hutan di wilayah itu.

Saat ini anggota polisi kehutanan di Musirawas hanya 13 orang sebagian besar sudah berumur, sedangkan ancaman kerusakan kawasan meningkat akibat penebangan liar,” kata Kepala Dinas Kehutanan Musirawas Nawawi dihubungi, Jumat.

Ia menjelaskan, dari 13 polisi kehutanan itu sepuluh orang di antaranya telah menduduki jabatan struktural dan hanya dua orang murni fungsional.

Akibat kekurangan personel polisi kehutanan itu akan mempengaruhi kinerja di lapangan, sedangkan mengamankan kawasan hutan sangat dibutuhkan.

Bila dihitung dari jumlah luas kawasan hutan, personel polisi kehutanan di wilayah itu di atas seratus orang, namun pada tahun ini pihaknya mengusulkan untuk 65 orang saja.

“Kita telah beberapa kali mengajukan ke Bupati Musirawas melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat untuk penambahan formasi Polhut dalam penerimaan CPNS,” katanya.

Perekrutan personel Polhut melalui penerimaan CPNS 2013 hingga saat ini belum ditanggapi oleh BKPP, namun pihaknya akan terus mencari cara agar penambahan dapat direalisasi.

“Dalam surat yang kami layangkan khusus untuk penerimaan anggota Polhut itu, diambil dari tamatan SLTA sederajat dan mengharapkan Bupati Musirawas dapat merealisasikan,” ujarnya.

Humas Dinas Kehutanan Musirawas Arief Candra mengatakan, dalam penerimaan CPNS untuk tenaga Polhut ini memang cukup berat dilakukan mengingat selain jumlahnya cukup banyak, juga setelah setiap calon anggota Polhut yang diterima nantinya akan dididik selama 6 bulan.

Berdasarkan petunjuk teknis Dirjen PHKA untuk pendidikan Polhut, setiap orangnya dikenakan biaya sebesar Rp22,5 juta termasuk selama pendidikan enam bulan.

Tahap pertama calon polisi kehutanan itu dididik selama tiga bulan di diklat kepolisian yaitu Sekolah Polisi Negara (SPN) dan tiga bulan lagi di diklat Kehutanan.

Sambil menunggu disetujuinya penerimaan CPNS khusus anggota Polhut ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat agar terus ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan hutan yang masih tersisa.

“Sebenarnya jika masyarakat telah ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestrikan hutan, maka pengadaan anggota Polhut ini tidak terlalu diperlukan,” ujarnya.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Musirawas tercatat 599.455 ha atau sekitar 48,48 persen dari luas kabupaten itu yang mencapai 1.236.582,66 Ha.

“Kawasan hutan itu meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi, dengan rincian luas masing-masing kawasan hutan konservasi 248.360 ha, hutan Lindung 1.842 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 25.288 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) 301.458 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 22.507 ha,” jelasnya. (Ant).

MTQ Peringkat Provinsi Sumsel Berlangsung di Sekayu

SEKAYU – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Musi Banyuasin mendukung persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran XXVI tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang rencananya berlangsung di Kota Sekayu, ibu kota kabupaten setempat pada 6-9 Mei 2014.

“Bentuk dukungan kami berupa menyiapkan tim tarian massal bernuansa religi untuk menghibur peserta dan tamu undangan pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) itu,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Musi Banyuasin (Muba) Sunaryo di Sekayu, Kamis.

Menurut dia, tim tarian massal tersebut beranggotakan putra putri berbakat yang diperoleh dari sejumlah sekolah dan sanggar seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Muba.

Tim penari yang beranggotakan 150 orang terdiri dari 40 putra dan 110 putri itu, sekarang ini diberikan pelatihan secara intensif di padepokan sanggar tari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Muba.

Latihan tim kesenian tari masal itu dilaksanakan di padepokan dari pukul 15.00 – 17.00 WIB pada setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat hingga menjelang pembukaan MTQ nanti dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal dan tampil memukau di hadapan utusan dari 14 kabupaten dan kota Sumsel dan tamu undangan lainnya, katanya.

Dia menjelaskan, sesuai instruksi Bupati Muba Pahri Azhari, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten ini untuk berpartisipasi mendukung penyelenggaraan MTQ tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dispopar Muba, untuk menyemarakkan dan menyukseskan kegiatan tersebut, menyiapkan tim kesenian tari massal.

�Suatu kehormatan Kabupaten Muba menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sumsel, momentum ini akan kita manfaatkan untuk mempromosikan potensi seni budaya yang ada di kabupaten ini selaras dengan visi Permata Muba 2017,” ujarnya.

Sebelumnya Kabag Humas Setda Musi Banyuasin Dicky Meiriando mengatakan, seluruh SKPD di daerah ini terus berupaya melakukan berbagai persiapan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi.

Berbagai persiapan yang sedang dan akan dilakukan untuk menyukseskan kegiatan tersebut seperti penataan tempat pembukaan dan penutupan acara yang dipusatkan di lapangan Gelanggang Remaja Sekayu.

Menyiapkan tempat penginapan peserta, tim pengisi acara hiburan, dan mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sumsel di kabupaten ini secara umum siap dilaksanakan termasuk acara hiburan saat pembukaan yang rencananya dimeriahkan tarian massal dari putra putri terbaik Muba, artis ibu kota Rhoma Irama, dan acara penutupan yang akan dimeriahkan penyanyi religi Opick, kata Dicky. (Ant).

Sidang Terdakwa Yulius Nawawi Akan Berlanjut Pekan Depan

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin, menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengajukan surat ke pengadilan tipikor terkait status terdakwa Yulius Nawawi, bupati OKU yang terjerat kasus dugaan korupsi Bansos Ormas, OKU 2008. Keperluan surat tersebut sebatas untuk meminta nomor registrasi.

“Kalau sudah dapat nomor registrasi, barulah pemprov bisa melakukan proses lebih lanjut. Dalam artian meneruskannya ke Kemendagri apakah Yulius akan dinonaktifkan atau tidak,” tegas Alex usai silaturahmi dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel, kemarin.
Diketahui, roda pemerintahan di OKU hingga sekarang masih dipegang oleh Yulius Nawawi. Untuk keperluan tanda tangan para pejabat Pemkab OKU terpaksa harus bolak-balik ke Rutan Pakjo.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menegaskan pihaknya belum bisa memberhentikan Yulius Nawasi. “Tunggu dia (Yulius) jadi terdakwa dulu baru bisa diberhentikan,” jelasnya beberapa waktu lalu. Hanya, tambah dia, ada peluang Wakil Bupati OKU Kuryana Aziz menjadi pelaksana tugas harian Bupati OKU. “Pemerintahan sehari-hari dapat dilimpahkan kepada wabupnya. Bupati OKU yang saat ini ditahan masih resmi menjabat,” jelasnya. Walaupun demikian, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dapat mengusulkan kepada Mendagri, Gamawan Fauzi pejabat yang akan mengisi kekosongan sementara.

Dijelaskan, dalam pasal 30 UU No 32/2004 kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara (dinonaktifkan) tanpa melalui usulan Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) OKU karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Lalu untuk pemberhentian tetap Bupati OKU, Yulius Nawawi dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melalui usulan DPRD OKU. “Pemberhentian tetap menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apabila dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan (korupsi),” jelasnya.
Sementara itu, sidang lanjutan terhadap dua terdakwa dugaan korupsi dana bansos dengan total kerugian negara sekitar Rp3 miliar, Eddy Yusuf dan Yulius (berkas terpisah), kemarin kembali digelar. Agendanya, pembacaan putusan sela untuk terdakwa Yulius Nawawi dan jawaban dari jaksa penuntut umum (JPU) untuk terdakwa Eddy Yusuf.

Dalam putusan sela tersebut, ketua majelis hakim Ade Komarudin SH, menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Yulius Nawawi tidak diterima atau ditolak. Pendek kata, persidangan terus jalan. “Persidangan untuk terdakwa Yulius Nawawi akan kembali berlanjut pekan depan (2/4) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU,” kata Ade membaca amar putusan sela terhadap terdakwa Yulius Nawawi di Pengadilan Tipikor pada PN Palembang, Rabu (26/3).

JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumsel, Bima Suprayoga SH dan Togar Rafilion SH saat memberikan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Eddy Yusuf, Hendri Donal SH dan M Husni Chandra SH Mhum, mengatakan, bahwa dakwaan yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Kami tetap pada dakwaan awal. Dakwaan yang ada ini sudah melalui proses pengkajian mendalam, sehingga tidak ada yang perlu diubah. Untuk pembuktian, kami akan ikuti proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Eksepsi yang diajukan sudah tertuang dalam materi sidang,” terang Bima. Jalannya sidang disaksikan oleh seluruh keluarga dan rekan korban. Terdakwa Yulius Nawawi dan Eddy Yusuf juga terlihat sehat.

Terhadap putusan sela tersebut, Bahrul Ilmi Yakub SH, penasihat hukum Yulius Nawawi akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Palembang atas vonis PN Palembang tersebut. Hanya saja, niat tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan pengajuan banding baru bisa dilakukan setelah keluar vonis dari Pengadilan Tipikor pada PN Palembang.
“Seharusnya, kami bisa dan diperbolehkan mengajukan upaya banding ke PT Palembang terhadap putusan sela ini tanpa harus menyelesaikan sidang di Pengadilan Tipikor. Hal ini sudah diatur dalam pasal 156 KUHAP, sehingga keputusan penolakan pengajuan kasasi oleh majelis hakim, membuat kita sangat kecewa,” bebernya.

Meski ditolak, kata Bahrul, pihaknya tetap berencana mengajukan banding ke PT Palembang tanpa sepengetahuan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang. Dan bila nanti, hakim PT Palembang memutuskan sidang tidak layak untuk dilanjutkan, Pengadilan Tipikor pada PN Palembang bisa menghormati keputusan tersebut.
“Kita akan koordinasikan kapan mengajukan banding ke PT Palembang,” kata Bahrul. Terkait status bupati OKU yang disandang Yulius, Bahrul mengaku hingga saat ini belum menerima kabar adanya penon-aktifan status Yulius. Sebab itu, hingga sekarang Yulus masih mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemkab OKU. (Afi/ran/rip/ce1).

FOTO.SUMBER |SUMEKS.CO.ID

Muratara Akan Bangun 400 Ribu Hektar Sawah, Siap Jadi Lumbung Beras Di Sumsel

MURATARA – Sekretaris Daerah (sekda) kabupaten Muratara H M. Isa Sigit mengatakan Pemkab Muratara akan membangun irigasi rawas di sungai baung, Rawas Ulu. Dianggarkan lahan irigasi tersebut dapat menampung 400.000 hektar sawah. Misi kedepan pemkab Muratara menjadikan daerah tersebut lumbung beras di Sumsel.

“Jika irigasi tersebut telah terwujud darinya akan tercetak 400 ribu hektar sawah, berarti beberapa tahun kedepan kabupaten Muratara siap menjadi lumbung beras di Sumatera Selatan” terangnya. Rilis kabar kite.com.

Berdasarkan penjelasan sekda Muratara, pihaknya beserta beserta pejabat Bapedda provinsi, Bappenas dan menteri Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan peninjauan lokasi rancangan pembangunan irigasi sungai baung tersebut. Untuk saat ini sedang dilakukan proses pembebasan lahan milik warga dan pembuatan perancangan pembangunannya (master plan) proyek.

“Pada tahun 2015 nanti pembangunan irigasi ini melaui dana APBN dan APBD. Sedangkan angka nominal proyek belum bisa prediksikan”. Jelasnya.

Proyek pembinaan irigasi ini mencakupi irigasi berkisar lebar 200 meter untuk pengairan 400 ribu hektar sawah. Pembangunan proyek irigasi ini memberi harapan baru pada masyarakat Muratara, disamping bisa mendongkrak perekonomian daerah juga menyerap banyak tenaga pekerja.

“Bentuk irigasi yang akan dibangun di Sungai Baung, Muratara tersebut dengan bentuk multi fungsi. Bukan saja tempat membudidayakan tanaman padi saja tetapi bisa dipakai untuk pertanian jenis lainnya, seperti perternakan, perikanan, pencegahan banjir dan pariwisata” terangnya.

Irigasi merupakan sistem pertanian yang menjanjikan bagi masa depan negara tau daerah. Negara-negara maju sangat memprioritas pertanian dengan melakukan berbagai pengembangan dibidang ini.

Berdasarkan penjelasan menteri pertanian melalu situs resmi bkp.pertanian.go.id. Pangan dan ketahanan pangan merupakan salah satu isu prioritas bagi komunitas global dan organisasi internasional, termasuk Corperation (APEC).

Seperti dilansir antara. Bayuwangi adalah daerah yang telah berhasil dalam pembangunan ekonomi melalui sistem pertanian dan irigasi ini, pihak pemkab Bayuwangi telah membangun saluran irigasi di 325 titik, terdiri dari saluran primer sepanjang 7.000 meter, saluran sekunder 17.095 meter dan tersier 40.035 meter.Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan areal dengan luas sekitar 70.000 hektare yang tidak boleh diganggu gugat untuk proyek ini. Selama tahun 2013 Saat ini, Kabupaten Banyuwangi masih surplus beras sekitar 260.000 ton per tahun.

Data Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi mencatat
Menurut ia, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar 46 persen dengan pertumbuhan rata-rata 5,5 hingga 6 persen pertahun. Papar antarajatim (25 Mar 2014).

Agenda pemkab Muratara menjadikan daerah swasembada pangan dan berorientasikan pertanian merupakan langkah tepat dan menjanjikan, mengingat daerah ini masih banyak tersedianya lahan pertanian yang berskala luas dan cura hujan yang cukup.

MURATARA MEDIA | BEBERAPA SUMBER

Foto:kbarkite.com. news

Desa di OKU akan terima bantuan gubernur

OKU- Sebanyak 142 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, akan menerima bantuan Gubernur Sumatera Selatan senilai Rp100 juta per desa dan kelurahan.

“Kalau tidak ada halangan besok bantuan gubernur akan diserahkan secara simbolis di gedung kesenian Baturaja” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Ogan Komering Ulu (OKU), Darmawan Irianto di dampingi Kabid Pemerintahan Desa, Nanang Nurzaman di Baturaja, Selasa.

Dikatakan Darmawan, untuk tahun 2014 ini dana bantuan gubernur mengalami kenaikan hingga seratus persen dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar Rp50 juta per desa dan kelurahan.

“Total dana bantuan gubernur tahun 2014 mencapai Rp15,7 milyar yang nantinya akan disalurkan secara langsung ke rekening milik desa masing-masing” katanya.

Menurut dia, pihaknya berharap para kepala desa dan perangkat desa bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Darmawan, berdasarkan petunjuk teknis dari Pemprov Sumsel, dana tersebut digunakan untuk berbagai elemen yang ada di tingkat desa, seperti untuk operasional PPK, Posyandu dan Karang Taruna.

Sementara, berdasarkan petunjuk teknis dari Pemprov, untuk desa dana tersebut dialokasikan kebutuhan PKK sebesar Rp8 juta, Posyandu sebesar Rp7 juta, Karang Taruna Rp7 juta,

Usaha ekonomi produktif sebesar Rp33,8 juta, kata Kabid Pemerintahan Desa Pemkab OKU, Nanang Nurzaman menambahkan.

Selanjutnya, kata Nanang, dana tersebut juga diperuntukan tambahan penghasilan kepala desa Rp10 juta, tambahan penghasilan perangkat desa sebesar Rp10 juta, operasional dan pelaporan Rp2 juta, tambahan penghasilan anggota BPD Rp10 juta, LPMD sebesar Rp5 juta dan tambahan penghasilan petugas P3N Rp7,2 juta.

Sedangkan, untuk kelurahan dana tersebut diperuntukkan bagi PKK sebesar Rp15 juta, Posyandu Rp10 juta, Karang Taruna Rp10 juta, usaha ekonomi produktif Rp43,8 juta, pembinaan administrasi dan pelaporan Rp4 juta, tambahan penghasilan LPMK sebesar Rp10 juta dan tambahan penghasilan P3N Rp7,2 juta.

“Kami berharap para kepala desa bisa menggunakan dana tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis sudah ditetapkan” katanya.(E Permana.ant)

Krisis Listrik di Sumatera, Hatta Rajasa Tagih Janji Bos PLN

LISTRIK – Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya kapan krisis tersebut akan berakhir.

Direktur PT PLN Persero, Nur Pamudji sebelumnya pernah berjanji kepada pemerintah bakal menuntaskan permasalahan ini secepatnya.

“Dia (Nur Pamudji) janji sama saya cepat. Dua minggu waktu itu. Coba tanya sama PLN, bilang Menko tanyakan janjinya,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Hatta mengaku telah melakukan diskusi secara mendalam dengan Bos PLN tersebut dalam hal penanganan krisis listrik di Sumatera.

Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tengah mengupayakan berbagai cara supaya masyarakat setempat bisa kembali menggunakan listrik untuk beraktivitas sehari-hari.

“Untuk Sumut sudah bisa karena ada power plant yang merupakan bagian dari 10 ribu megawatt (MW) sudah siap,” jelas dia.

Sayangnya, kata Hatta, PLN belum bisa melakukan pemasangan sistem transmisi karena terbentur masalah pembebasan lahan.

“Belum bisa dievakuasi karena transmisinya mandek lantaran ada tanah yang tidak bisa dibebaskan, jadi mereka takut. Ada juga pembangkit yang sedang dalam perbaikan,” ucap dia.

Sebelumnya, PLN mengakui krisis listrik yang melanda Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang meliputi wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) sudah terjadi sejak sembilan tahun silam atau pada 2005.

Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menuturkan wilayah itu saat ini hanya memiliki pembangkit yang bisa menghasilkan listrik berkapasitas 1.400 megawatt (MW). Sementara kebutuhannya sudah mencapai 1.650 MW.

“Padahal seharunya dengan kepasitas sebesar itu wilayah tersebut miliki cadangan 30% atau menjadi 1.900 MW. Idealnya pasokan listrik di sana seperti Jawa,” kata Bambang.

Kondisi ini diperparah karena PLN tidak sanggup untuk mengejar pertumbuhan konsumsi listrik di wilayah tersebut, terutama Sumut. Menurut catatan perusahaan listrik pelat merah itu, konsumsi listrik di Medan naik 10%-11% per tahun.

LIPUTAN6 | NURHAYATI

Foto, timurnews.com